Ini Syarat Registrasi Ppg Bersubsidi Tahun 2017

Berikut persyaratan registrasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bersubsidi tahun 2017.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memlaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang akan dilaksanakan terdiri atas PPG Pra Jabatan Bersubsidi dan PPG Reguler. PPG Pra Jabatan Bersubsidi diperuntukkan bagi calon guru yang gres lulus kuliah, sedangkan PPG Dalam Jabatan Bersubsidi yakni PPG yang diperuntukkan bagi Guru yang telah mengajar.

Bagi penerima yang memenuhi syarat maka pembiayaan PPG baginya dibantu oleh Pemerintah. Masa Pendaftaran & Finalisasi PPG Pra Jabatan Bersubsidi yaitu 8 hingga 20 Mei 2017. Pendaftaran online PPG Dalam Jabatan Bersubsidi dimulai 21 Mei hingga 1 Juni 2017. Silakan cermati dan perhatikan persyaratan registrasi PPG Dalam Jabatan Bersubsidi berikut ini:

1. Calon mahasiswa terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik);

2. Lulusan S1/D4 dari perguruan tinggi tinggi dengan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) minimal B dan/atau dari aktivitas studi terakreditasi minimal B;

3. Calon mahasiswa terdiri dari:

A. Guru yang telah mengikuti aktivitas Talentscouting/Sarjana Mengajar yang dibuktikan dengan akta program;

B. Guru tetap dan guru tidak tetap (guru honor) di sekolah negeri dan sekolah swasta yang belum mempunyai akta pendidik dan telah mempunyai masa kerja minimal 5 (lima) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Sekolah;

C. Pada Program Keahlian Ganda (PKG) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala P4TK yang terkait.

4. Berusia setinggi-tingginya 35 tahun pada tanggal 31 Desember 2017;

5. Program studi S1/D4 linier dengan bidang studi pada aktivitas PPG dalam jabatan (lihat daftar);

6. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75;

Dan dokumen-dokumen yang WAJIB dibawa/ditunjukkan pada ketika Pelaksanaan Test Online:

1. Membuat portofolio rekognisi pembelajaran lampau/RPL

2. Bebas Napza, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN atau yang berwenang;

3. Sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;

4. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian

Pendaftaran Program PPG bersubsidi dibuka melalui online pada laman http://ppg.ristekdikti.go.id. Tahun ini pemerintah menyiapkan kuota sebanyak 2.500 guru. Pemerintah akan memperlihatkan subsidi sebesar Rp 7.500.000 pada setiap peserta. Untuk Program PPG bersubsidi tahun ini usang pendidikannya hanya empat bulan, bagi guru yang lulus akan diberikan akta pendidik.

Ini Syarat Registrasi Ppg Bersubsidi Tahun 2017

Berikut persyaratan registrasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bersubsidi tahun 2017.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memlaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang akan dilaksanakan terdiri atas PPG Pra Jabatan Bersubsidi dan PPG Reguler. PPG Pra Jabatan Bersubsidi diperuntukkan bagi calon guru yang gres lulus kuliah, sedangkan PPG Dalam Jabatan Bersubsidi yakni PPG yang diperuntukkan bagi Guru yang telah mengajar.

Bagi penerima yang memenuhi syarat maka pembiayaan PPG baginya dibantu oleh Pemerintah. Masa Pendaftaran & Finalisasi PPG Pra Jabatan Bersubsidi yaitu 8 hingga 20 Mei 2017. Pendaftaran online PPG Dalam Jabatan Bersubsidi dimulai 21 Mei hingga 1 Juni 2017. Silakan cermati dan perhatikan persyaratan registrasi PPG Dalam Jabatan Bersubsidi berikut ini:

1. Calon mahasiswa terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik);

2. Lulusan S1/D4 dari perguruan tinggi tinggi dengan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) minimal B dan/atau dari aktivitas studi terakreditasi minimal B;

3. Calon mahasiswa terdiri dari:

A. Guru yang telah mengikuti aktivitas Talentscouting/Sarjana Mengajar yang dibuktikan dengan akta program;

B. Guru tetap dan guru tidak tetap (guru honor) di sekolah negeri dan sekolah swasta yang belum mempunyai akta pendidik dan telah mempunyai masa kerja minimal 5 (lima) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Sekolah;

C. Pada Program Keahlian Ganda (PKG) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala P4TK yang terkait.

4. Berusia setinggi-tingginya 35 tahun pada tanggal 31 Desember 2017;

5. Program studi S1/D4 linier dengan bidang studi pada aktivitas PPG dalam jabatan (lihat daftar);

6. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75;

Dan dokumen-dokumen yang WAJIB dibawa/ditunjukkan pada ketika Pelaksanaan Test Online:

1. Membuat portofolio rekognisi pembelajaran lampau/RPL

2. Bebas Napza, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN atau yang berwenang;

3. Sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;

4. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian

Pendaftaran Program PPG bersubsidi dibuka melalui online pada laman http://ppg.ristekdikti.go.id. Tahun ini pemerintah menyiapkan kuota sebanyak 2.500 guru. Pemerintah akan memperlihatkan subsidi sebesar Rp 7.500.000 pada setiap peserta. Untuk Program PPG bersubsidi tahun ini usang pendidikannya hanya empat bulan, bagi guru yang lulus akan diberikan akta pendidik.

Penggunaan Dapodik Dinilai Tidak Tepat, Ini Alasannya

Alasannya, dapodik tidak bisa menjangkau anak yang tidak sekolah.

Penggunaan data pokok pendidikan (dapodik) sebagai basis penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) dinilai tidak tepat. Alasannya, dapodik tidak bisa menjangkau anak yang tidak sekolah. Hal ini dikatakan pemerhati pendidikan Indra Charismiadji.

"Karena dapodik tidak bisa menjangkau anak yang tidak sekolah, sementara KIP hakikatnya ingin mengajak belum dewasa yang putus sekolah kembali ke sekolah," kata Indra yang kutip dari Antara (06/01/16).

Dia menjelaskan kalau KIP bertujuan untuk mengajak anak putus sekolah berusia enam sampai 19 tahun untuk kembali ke sekolah. Sementara dapodik hanya data bagi belum dewasa yang sudah bersekolah.

Baca juga: Inilah Cara Mendapatkan Kartu Indonesia Pintar

Penyaluran KIP seharusnya melibatkan pemerintah daerah, alasannya pemerintah kawasan yang tahu mengenai penduduknya sendiri.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan pihaknya tidak lagi memakai data yang berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos), namun memakai dapodik.

Menurutnya, penggunaan data dari Kemensos sebagai basis data yang menurut data kemiskinan di masyarakat yang berisi anak tidak bisa dan tidak sekolah yang tak sesuai tersebut, yang menimbulkan terjadinya keterlambatan penyaluran kartu.

"Sehingga penyaluran kartunya nanti lebih sederhana, alasannya sudah ada di sekolah masing-masing," kata Mendikbud.

Diperpanjang, Ini Cara Daftar Untuk Sanggup Kip

KIP itu mengcover seluruh anak miskin yang masih sekolah maupun putus sekolah untuk mendapat dana pendidikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melaksanakan sosialisasi mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) dan pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Apalagi jumlah akseptor KIP yang terdaftar hingga 31 Agustus masih jauh dari sasaran yang diharapkan.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, KIP jauh berbeda dengan BSM (bantuan siswa miskin). KIP itu mengcover seluruh anak miskin yang masih sekolah maupun putus sekolah untuk mendapat dana pendidikan.

"Ini registrasi KIP diperpanjang hingga 30 September. Kami berharap, kesempatan ini sanggup dimanfaatkan sebaiknya-baiknya. Mari kita ajak bawah umur putus sekolah untuk sekolah kembali. Pemerintah sudah menyiapkan anggarannya bagi anak 6-21 tahun," kata Hamid.

Cara Mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP)
 
1. Berasal dari rumah tangga pemilik KPS/KKS yang terdaftar di sekolah/madrasah dan mendapat BSM di 2014.

2. Berasal dari rumah tangga pemilik KPS/KKS tetapi belum terdaftar sebagai akseptor BSM di sekolah/madrasah.

3. Membawa KKS/KPS yang dimiliki beserta dokumen pendukung ibarat Kartu Keluarga/KK atau Surat Keterangan yang menyatakan anak sebagai anggota keluarga KPS/KKS (jika anak/keluarga tidak mempunyai KK) ke sekolah/madrasah daerah anak terdaftar.

4. Sekolah/madrasah akan mencatat data anak ke dalam daftar calon akseptor KIP untuk lalu direkap ke Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

5. Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyerahkan daftar rekap tersebut ke Kemendikbud/Kemenag.

6. Kemendikbud/Kemenag akan mencatat dan mengirimkan KIP embel-embel untuk siswa/anak ke alamat sekolah/rumah tangga.

Kepala sekolah mengingatkan semoga operator sekolah segera memasukkan data akseptor KIP ke dalam apikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sinkronisasi data Dapodik dan otomatis para akseptor KIP akan muncul sendiri pada aplikasi Dapodik.

"Tolong seluruh kepala sekolah untuk mendata siapa saja siswa yang sudah memegang KIP. Kalau jumlahnya (per sekolah) sudah 50 masukkan ke Dapodik lewat dukungan operator‎. Begitu di-entry, anak sanggup pribadi sanggup dana PIP," kata Hamid.

Bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada pemegang KIP berbeda-beda untuk tiap jenjang pendidikan. Untuk tingkat SD/MI dan sederajat sebesar Rp 225.000 per semester (Rp 450.000 per tahun), tingkat SMP/MTs dan sederajat Rp 375.000 per semester (Rp750.000 per tahun).

Berapa Dana Yang Diterima Siswa Akseptor Pip?

Sejak tahun 2014, Presiden telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemda untuk melakukan Program Indonesia Pintar (PIP). Sasaran PIP ialah penerima didik berusia 6 hingga dengan 21 tahun.

Besaran dana diberikan per penerima didik untuk jengjang SD (SD) ialah sebagai berikut:

a. Peserta didik Kelas I, II, III, IV dan V Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00

b. Peserta didik Kelas VI Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,00

c. Peserta didik Kelas II, III, IV, V dan VI Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp450.000,00

d. Peserta didik Kelas I Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp225.000,00.

Tujuan PIP ialah untuk meningkatkan jalan masuk bagi anak usia 6 hingga dengan 21 tahun untuk mendapat layanan pendidikan hingga selesai satuan pendidikan menengah, dan mencegah penerima didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out).

Baca: Prioritas Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2016

Sasaran PIP yang mencapai 20,3 juta anak/siswa usia sekolah baik di sekolah/lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (17,9 juta anak/siswa) maupun Kementerian Agama (2,4 juta anak/siswa).

Prioritas Peserta Kegiatan Indonesia Pintar Tahun 2016

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sesuai dengan kiprah dan kewenangannya melakukan Program Indonesia Pintar (PIP). Tujuannya untuk meningkatkan saluran bagi anak usia 6 hingga dengan 21 tahun untuk mendapat layanan pendidikan dan mencegah penerima didik dari kemungkinan putus sekolah.

Baca juga: Cara Mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP)

Besarnya sasaran PIP pada tahun 2016 yang mencapai 20,3 juta anak/siswa usia sekolah baik di sekolah/lembaga pendidikan di bawah Kemendikbud (17,9 juta anak/siswa) maupun Kementerian Agama (2,4 juta anak/siswa). Prioritas sasaran PIP tahun 2016 ialah penerima didik berusia 6 hingga dengan 21 tahun yang merupakan:

1. Peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar KIP;
2. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
a. Peserta didik dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH);
b. Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
c. Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
d. Peserta didik yang terkena efek peristiwa alam;
e. Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang renta PHK, di kawasan konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, mempunyai lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
f. Peserta pada forum kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
g. Peserta didik kelas 6, kelas 9, kelas 12, dan kelas 13;
h. Peserta didik Sekolah Menengah kejuruan yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

PIP diperlukan bisa menjamin penerima didik sanggup melanjutkan pendidikan hingga akibat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan semoga kembali mendapat layanan pendidikan. Ini sekaligus sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang lebih baik.

Cara Mendapat Aktivitas Indonesia Cerdik (Pip)

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan aktivitas pemerintah untuk membantu peserta bimbing secara ekonomi yang tidak bisa untuk melanjutkan pendidikan. Calon akseptor PIP berasal dari peserta bimbing pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kartu ini di sanggup dari desa/kelurahan kawasan anak bimbing tersebut.

Sesuai dari peraturan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) syarat mendapat KIP adalah:

1. Berasal dari rumah tangga pemilik KPS/KKS yang terdaftar di sekolah/madrasah dan mendapat BSM di 2014.

2. Berasal dari rumah tangga pemilik KPS/KKS tetapi belum terdaftar sebagai akseptor BSM di sekolah/madrasah.

Untuk itu, sekolah diminta untuk segera memasukkan data akseptor KIP ke dalam apikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sinkronisasi data Dapodik dan otomatis para akseptor KIP (nomor KIP) akan muncul sendiri pada aplikasi Dapodik. Namun dengan syarat, nama siswa sama antara dapodik dan yang tertera di KIP.

Jika anak tersebut mempunyai KIP, tetapi di Dapodik tidak muncul nomor KIP, operator sekolah segera memasukkan secara manual. Jika anak kurang bisa tetapi tidak mempunyai KIP, cara mengatasinya, input datanya pada Dapodik. Buka pada sajian LAYAK kemudian centang dan isikan keterangan mengapa anak tersebut layak mendapat PIP.

Bagaimana Cara Mendapatkan KIP?

Siswa sanggup memakai KKS/KPS yang dimiliki oleh orangtuanya kalau belum mempunyai KIP dengan cara:

1. Membawa KKS/KPS yang dimiliki beserta dokumen pendukung ibarat Kartu Keluarga/KK atau Surat Keterangan yang menyatakan anak sebagai anggota keluarga KPS/KKS (jika anak/keluarga tidak mempunyai KK) ke sekolah/madrasah kawasan anak terdaftar.

2. Sekolah/madrasah akan mencatat data anak ke dalam daftar calon akseptor KIP untuk kemudian direkap ke Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

3. Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyerahkan daftar rekap tersebut ke Kemendikbud/Kemenag.

4. Kemendikbud/Kemenag akan mencatat dan mengirimkan KIP suplemen untuk siswa/anak ke alamat sekolah/rumah tangga.

Bantuan Dana Dan Beasiswa S-1 Dan S-2 Bagi Guru

Pemberian pertolongan dana pendidikan dan beasiswa ini dalam upaya mewujudkan amanah Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 perihal guru dan dosen.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memperlihatkan pertolongan pendidikan dan beasiswa bagi guru. Bantuan dana pendidikan ini diberikan bagi guru Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan dengan rincian jenis sebagai berikut:

Bantuan dana pendidikan S-1, sasaran 2.364 guru
Bantuan dana pendidikan S-2, sasaran 250 guru
Beasiswa pendidikan S-2, sasaran 638 guru

Persyaratan berkas yang harus dilengkapi sebagai berikut.

1.Mengisi Biodata
2.Foto Copy KTP dan Nama Ibu Kandung
3.Foto copy ijasah pendidikan terakhir
4.Foto copy SK pengangkatan pertama dan terakhir sebagai guru
5.Foto copy NUPTK Untuk S1 apabila tidak mempunyai NUPTK sanggup melampirkan surat pernyataan dari Dinas, Untuk yang S2 wajib harus ada NUPTK
6.SK kiprah mengajar terakhir yang di tandatangani oleh kepala sekolah dan Dinas Kab/Kota setempat
7.Surat ijin berguru dari pihak berwenang (Dinas Pendidikan, Yayasan, Kepala Sekolah)
8.Foto copy kartu mahasiswa
9.Surat keterangan sedang mengikuti perkuliahan dari perguruan tinggi yang dikeluarkan minimal semester 1
10.Foto copy Kartu hasil studi terakhir
11.Foto copy NPWP
12.Foto copy rekening bank: Bank BRI/ Bank BNI/ Bank Mandiri (diperbesar dan di perjelas rangkap 3) bukan yang Syariah
13.Surat keterangan sehat
14.Melampirkan No Telp Sekolah dan Kepala Sekolah
15.PAUD, PGRA, PGMI, PGMA, PGSD dan yg sejenis tidak sanggup mengajukan
16.Untuk S2 harus Linier atau yg Relevan
17.Minimal 4 tahun mengajar
18.Batas tamat pengiriman berkas tanggal 10 Oktober 2016
19.Membuat Surat Pernyataan

Semua berkas di atas dilegalisasi oleh pihak yang berwenang dan dijilid. Berkas di kirim ke alamat :

Direktorat Pembinaan Guru Dikmen
Up. Subdit Perencanaan Kebutuhan, Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi (PK-PKK)
Komp. Kemdikbud Gedung D Lt 12
Jalan Jend. Sudirman Pintu I Senayan
Jakarta Pusat 10270
Telpon dan fax (021) 57974108

Baca juga: Dibuka Beasiswa S-2 Bagi Guru SD, Ini Syaratnya

Pemberian pertolongan dana pendidikan dan beasiswa ini dalam upaya mewujudkan amanah Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 perihal guru dan dosen, guru diwajibkan mempunyai kualifikasi akademik minimal setingkat sarjana (S-1)/D4. Informasi lengkap perihal jadwal peningkatan kualifikasi dan kriteria peserta dana pertolongan pendidikan S-1 dan S-2 sanggup didownload di sini.

Info Beasiswa S-2 Bagi Guru Sd Dari Kemendikbud

Pedoman Program Pemberian derma Peningkatan Kualifikasi S-2 bagi Guru SD dari Direktorat P2TK Dikdas Kemendikbud.

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (Direktorat P2TK Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2015 ini kembali menyediakan beasiswa S-2 khusus bagi guru SD pada perguruan tinggi yang telah ditunjuk.

Baca juga: Beasiswa S-2 Bagi Guru Sekolah Menengah Pertama dari Kemendikbud

Program bantuan peningkatan kualifikasi S-2 ini diperuntukkan bagi guru SD telah dimulai semenjak 2012. Pemberian beasiswa S-2 ini terdiri atas: biaya pendidikan, biaya mahasiswa (biaya hidup, derma buku dan penelitian), dan biaya penyelenggaraan program.

Rekrutmen dan seleksi calon peserta jadwal beasiswa S-2 bagi guru SD dari PTK Dikdas tahun 2015 dilakukan melalui kerjasama Direktorat P2TK Dikdas Ditjen Dikdas Kemendikbud, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan perguruan tinggi.

Persyaratan Seleksi Beasiswa S-2 dari P2TK Dikdas Kemendikbud

• Guru SD, Kasek atau pengawas berstatus PNS atau guru tetap Yayasan
• Berusia maksimal 37 tahun pada tanggal 1 September 2015, khusus mereka yang mengajar di tempat terluar, maksimal berusia 42 tahun dengan syarat tambahan.
• Lulusan jenjang sarjana (S-1) dari jadwal studi yang relevan dan terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan IPK minimal 2,75 (dalam skala nilai 0-4) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
• Memiliki pengalaman mengajar minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan fotokopi SK pengangkatan pertama yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
• Memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk mengikuti jadwal pemberian derma peningkatan kualifikasi S-2, dibuktikan dengan Surat Tugas Belajar dari pejabat berwenang;
• Sanggup dan bersedia mengikuti studi di PTP yang ditunjuk oleh Direktorat P2TK Dikdas Ditjen Dikdas Kemendikbud (UPI, UNY, UNESA, UM) dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai;

Prosedur Seleksi Calon Peserta Beasiswa S-2 Bagi Guru SD
Seleksi calon peserta akseptor derma peningkatan kualifikasi S-2 PTK Dikdas tahun 2015 dilakukan melalui tiga tahap, yaitu (1) registrasi calon peserta, (2) seleksi administratif, dan (3) seleksi akademik.

Pendaftaran calon peserta dilakukan sebagai berikut.

• Direktorat P2TK Dikdas Ditjen Dikdas Kemendikbud bersama perguruan tinggi penyelenggara menginformasikan ihwal proposal jadwal derma peningkatan kualifikasi S-2 PTK Dikdas 2015 kepada Dinas Pendidikan Provinsi serta Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten/Kota.
• Dinas pendidikan kabupaten/kota mengumumkan proposal derma peningkatan kualifikasi S-2 P2TK Dikdas tahun 2015 kepada guru SD di tempat setempat.
• Guru SD yang berminat mengirimkan berkas registrasi ke Direktorat P2TK Dikdas dengan melampirkan surat rekomendasi dari Dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.

Berkas persyaratan seleksi beasiswa guru SD dikirim ke Subdit PTK SD Dit. P2TK Dikdas, Kompleks Kemendikbud Ged. C Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta. Telp./Faks (021) 57853741, 57851921. Berkas dikirim paling lambat 15 Juli 2015.

Ditjen Dikdas Kemendikbud melaksanakan seleksi administratif terhadap berkas registrasi calon peserta dari setiap provinsi/kabupaten/kota pada Juni hingga dengan ahad ketiga Juli 2015. Calon peserta yang lulus seleksi administratif akan di undang pada ahad pertama bulan Agustus 2015 untuk mengikuti seleksi akademik.

Agar pelaksanaan seleksi akseptor beasiswa atau derma peningkatan kualifikasi S-2 berlangsung secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka disusunlah Pedoman Program Pemberian derma Peningkatan Kualifikasi S-2 bagi Guru SD yang dapat didownload di sini.

Beasiswa S-2 Bagi Guru Smp Dari Kemendikbud

Pedoman kegiatan derma beasiswa bagi guru Sekolah Menengah Pertama tahun 2015.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikdas Kemendibud) pada tahun 2015 ini kembali menawarkan beasiswa bagi guru Sekolah Menengah Pertama untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan strata dua (S-2). Beasiswa S-2 bagi Guru Sekolah Menengah Pertama ini sanggup diikuti guru PNS dan guru swasta atau honorer

Program studi S2 bagi guru Sekolah Menengah Pertama yang dibuka ialah kegiatan studi pendidikan Matematika, IPS, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Kemendikbud menawarkan mandat kepada empat perguruan tinggi negeri untuk melaksanakan perkuliahan, yaitu; Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Malang (UM), dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Rekrutmen dan seleksi calon akseptor beasiswa S-2 bagi Guru Sekolah Menengah Pertama tahun 2015 dilakukan melalui dua tahap, yaitu seleksi administratif dan seleksi akademik. Ditjen Dikdas Kemendikbud akan melaksanakan seleksi administratif terhadap tawaran calon peserta dari setiap provinsi. Pedoman kegiatan derma beasiswa bagi guru Sekolah Menengah Pertama tahun 2015 sanggup diunduh di sini.

Berkas registrasi untuk seleksi calon akseptor beasiswa S-2 bagi Guru Sekolah Menengah Pertama dikirim mulai 20 Mei 2015 hingga dengan terakhir diterima di Subdit PTK SMP, Dit. P2TK Dikdas tanggal 23 Juni 2015. Berkas dikirim ke alamat: Dit. P2TK Dikdas – Ditjen Dikdas – Kemendikbud, Gedung C Lantai 18 Telepon: 021.57851860 Fax: 021.57851860 Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta Pusat.