Kepala Sekolah Dan Pengawas Memilih Hitam Putihnya Pendidikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan kepala sekolah dan pengawas sekolah merupakan dua unsur penting dalam pengelolaan layanan pendidikan di satuan pendidikan. Mereka mempunyai tugas strategis yang tidak saja memilih hitam putihnya pendidikan di sekolah tapi juga cetak biru generasi bangsa.

Menteri Muhadjir juga menyampaikan tata kelola pengawas dan kepala sekolah sebaiknya terus menerus mengalami pembaharuan selaras tuntutan perubahan dan tantangan zaman. Pemerintah harus berani melaksanakan otokritik yang tajam dalam keseluruhan proses pembinaan tenaga pendidik, khususnya pengawas sekolah mulai dari proses rekrutmen, pengembangan, dan pemberdayaannya.

Tata kelola pengawas dan kepala sekolah sebaiknya terus menerus mengalami pembaharuan selaras tuntutan perubahan dan tantangan zaman.

“Saat ini perlu ide-ide baru, bahkan paradigma gres dikala kita berbicara dalam konteks pembinaan tenaga kependidikan. Oleh alasannya yaitu itu, kedua unsur ini harus diadaptasi dengan tuntutan perubahan dan tantangan kekinian,” ujar Mendikbud yang kutip dari JPNN (17/10/18).

Terkait pembinaan dan penguatan kompetensi yang selama ini dilakukan, berdasarkan Muhadjir diharapkan review yang menyeluruh. Baik yang berkaitan dengan kesiapan dan kelayakan forum penyelenggara, metode maupun substansi pelatihan. Analisis lebih lanjut yaitu esensi dan eksistensi pembinaan di era digital, era millenia dengan generasi industri 4.0 serta era disrupsi.

Dari analisis tersebut melahirkan konklusi bahwa setiap individu mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan kapasitas nilainya dan kapasitas profesionalnya. Sehingga bisa memberi tantangan transformasi aksara bagi akseptor serta kesempatan bertumbuh secara kognisi, emosi dan estetika

Dia berharap pembinaan yang akan dikembangkan tidak lagi sekadar sebagai pembinaan konvensional yang selama ini dilaksanakan. Pelatihan yang benar-benar menyentuh sisi intristik dan inner motivation para peserta. Pelatihan yang futuristik dan berbasis pada problematika dunia baru, kurun milenial.

Usaha Pemerintah Penuhi Hak Dan Kesejahteraan Guru

Sebelum bicara wacana pendidikan yang berkualitas, sejahterakan guru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan pemerintah terus berupaya mengangkat kembali posisi guru sebagai profesi terhormat. Selain terus berusaha memenuhi hak dan memperbaiki kesejahteraan para guru.

"Saat ini kami sedang berusaha keras mengakibatkan guru sebagai pekerjaan profesional. Sehingga tidak sembarang orang menangani pekerjaan guru," kata Menteri Muhadjir yang kutip dari JPNN (05/10/18).

Muhadjir menyampaikan guru ialah 'akar rumput' pendidikan nasional. Perannya sangat penting, meski seringkali dianggap remeh. Tidak akan ada pendidikan yang “menghijau” bila tidak ada guru. Dan juga pendidikan tidak akan subur kalau gurunya, tidak “subur”.

"Karenanya, sebelum bicara wacana pendidikan yang berkualitas, sejahterakan guru. Dan beri ia status yang membikin ia bangga, sehingga ia mempunyai self-dignity," kata Mendikbud pada Lokakarya Hari Guru Sedunia Tahun 2018.

Saat ini, berdasarkan Mendikbud Muhadjir, pemerintah terus berupaya menunjukkan hak-hak guru supaya mempunyai martabat dan iktikad diri. Diyakini hal tersebut bisa mendorong kualitas proses pembelajaran yang lebih baik.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk ialah mendorong jelasnya status guru. Namun, dengan keterbatasan kemampuan pemerintah, pengangkatan kesejahteraan guru dilakukan secara bertahap.

Baca: Guru Honorer Akan Diperjuangkan Menjadi PPPK

Mendikbud menyampaikan sesudah tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), masih ada peluang untuk guru yang usianya sudah 35 tahun atau yang tidak lulus tes CPNS untuk mengikuti tes calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Seorang guru ialah profesi dengan tanggung jawab besar yang menjadi tulang punggung keberlangsungan generasi penerus bangsa. Untuk itu kompetensi guru terus didongkrak supaya semakin memberdayakan dan memperkuat posisinya sebagai tenaga profesional.

Dia menyebutkan, ada tiga hal yang mengakibatkan guru sebagai profesi terpandang. Pertama, kompetensi inti (keahlian). Hal ini meliputi kecakapan pedagodis dan juga kepribadian (karakter) pendidik. Kedua, kesadaran dan tanggung jawab sosial.

Guru Ialah Profesi Dengan Tanggung Jawab Besar

Guru merupakan akar rumput dalam pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan seorang guru atau tenaga pendidik yakni profesi dengan tanggung jawab besar. Mereka menjadi tulang punggung keberlangsungan generasi penerus bangsa.

Berkaca dari hal itu, menurutnya menjadi penting untuk terus mendongkrak kompetensi guru. Dengan kompetensi tinggi yang dimiliki guru, dibutuhkan juga akan menciptakan kompetensi akseptor ajar makin terasah.

Dalam sambutan pada Lokakarya Nasional dalam Rangka Hari Guru Sedunia 2018 (2/10/2018), di Jakarta itu Ia menyampaikan guru merupakan akar rumput dalam pendidikan.

"Tidak akan ada pendidikan menghijau, jikalau tidak ada guru. Pendidikan tak akan subur jikalau gurunya tak subur," kata Muhadjir yang kutip dari Kompas.

Ada tiga ciri seorang guru profesional, yang mana mereka selayaknya memenuhi aspek kompetensi inti (expertise), tanggung jawab sosial (social responsibility), serta kesejawatan (esprit de corps).

Menurut Mendikbud, ketiga aspek itu selaras dengan apa yang diungkapkan akademisi ternama Samuel Huntington. Untuk memenuhi aspek kompetensi mumpuni, lanjut Muhadjir, guru mesti dilatih seprofesional mungkin.

Untuk memenuhi unsur tanggung jawab sosial, kehadiran guru dibutuhkan memberi imbas bagi siswa maupun masyarakat. Terakhir, guru sebagai pekerja profesional mestinya bergabung dengan sesama rekan profesinya, supaya sanggup saling mengasah kecakapan.

Pergelaran lokakarya guru tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperingati hari guru sedunia yang jatuh setiap 5 Oktober. Ajang untuk meyakinkan para guru bahwa mereka berperan penting untuk generasi muda.

Guru Akan Diredistribusi Sehingga Ada Empat Kategori

Akan ada hukuman bagi guru PNS yang menolak redistribus.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir menyatakan guru akan diredistribusi sehingga kategorinya ada empat. Pertama, guru negeri yang sudah tersertifikat. Kedua, guru negeri belum tersertifikat. Ketiga, guru tidak tetap tetapi sudah tersertifikat. Keempat, guru tidak tetap belum tersertifikat.

"Jadi empat kriteria itu harus merata di semua sekolah. Tidak boleh ada sekolah yang isinya PNS semua. Sementara ada sekolah yang lain PNS-nya hanya satu ialah kepsek," kata Menteri Muhadjir di kantornya.

Muhadjir menegaskan akan ada hukuman bagi guru PNS yang menolak redistribusi. Sanksi ini diubahsuaikan dengan PP 53/2010 perihal Disiplin PNS. Begitu pula dengan tempat dihentikan lagi melaksanakan itu.

"Namanya PNS kan harus siap dipindahkan ke mana saja. Redistribusi ini wajib sebab untuk pemerataan guru. Selama ini penyebaran guru tidak merata. Ada yang kelebihan guru PNS, tidak sedikit yang kekurangan," terang Muhadjir.

Baca: Pesan Mendikbud: Jangan Malas Kalau Sudah PNS

Pertengahan Oktober ini rencananya akan diadakan pertemuan dengan seluruh Dinas Pendidikan. Kemendikbud telah mempunyai peta kasar, peta awal masing-masing kabupaten/kota. Nanti akan dicocokkan dengan data masing-masing kabupaten/kota.

Langkah selanjutnya mengkoordinasikan pertolongan baik fisik maupun nonfisik yang harus diafirmasi sehingga tidak diecer-ecer. Muhadjir menyampaikan pihaknya akan mulai dari sekolah yang paling lemah sesudah itu diikuti dengan mutasi guru.

Sesuai pembicaraan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan ada sistem reward and punishment terhadap sekolah dan tempat terkait kebijakan ini. Pasalnya, ini menyangkut perintah presiden biar pendidikan merata dan berkualitas.

"Pemerataan ini berlaku untuk negeri dan swasta. Saat ini sudah jalan tapi belum maksimal makanya nanti diberlakukan reward dan punishment itu," kata Muhadjir yang kutip dari JPNN (31/08/18).

Mendikbud Menyebarkan Kiat Menghadapi Ujian Nasional

Belajarnya jangan dihafal tapi dipahami semoga dapat kuasai materi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy membuatkan kiat dalam menghadapi ujian nasional. Ia meminta semua siswa tidak takut menghadapi ujian nasional (UN).

“UN bukan lagi penentu kelulusan. Jadi, rileks saja. Belajarnya jangan dihafal tapi dipahami semoga dapat kuasai materi," kata Muhadjir yang kutip dari JPNN (16/03/18).

Ada tiga hal yang harus dikuasai siswa untuk menghadapi ujian. Yaitu kecepatan, ketepatan, dan penguasaan. Dalam ujian nasional 2018, siswa akan mendapat 40-50 soal dengan waktu 120 menit.

Mulai tahun ini, soal ujin nasional tidak hanya berbentuk pilihan ganda. Namun, sepuluh persennya berisikan isian singkat. Mendikbud meminta siswa untuk jujur saat mengerjakan soal ujian.

Baca: Soal Try Out USBN SD Tahun 2018 dan Kunci Jawabannya

"Mengerjakan soal itu harus cepat, tepat, dan kuasai materi. Harus jujur. Jangan nyontek," ujar Muhadjir.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu juga menyampaikan ujian nasional terus dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Salah satunya pelibatan guru dalam menyusun soal ujian.

Mayoritas Guru Tak Dapat Menciptakan Soal Berkualitas

Bayangkan, selama ini guru itu tidak bisa menciptakan soal. Kaprikornus nanti dihentikan lagi guru mengambil soal dari Lomba Kompetensi Siswa atau bimbel.

Mayoritas guru tidak bisa menciptakan soal berkualitas. Selama ini guru dimanjakan dengan banyak sekali macam akomodasi sehingga tidak terbiasa menyusun soal. Selama ini soal dibentuk oleh provinsi atau institusi tertentu menyerupai forum bimbingan berguru atau dari lembaran kerja siswa (LKS), buka dibentuk oleh guru sendiri.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy ini sangat tidak sesuai dengan kiprah pokok guru yang bertanggung jawab mengevaluasi siswa. Dengan pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional (USBN), dibutuhkan guru mengambil peranan kembali yang selama ini hilang. Tahun kemudian sudah diadakan training membuat soal dan evaluasi.

"Bayangkan, selama ini guru itu tidak bisa menciptakan soal. Kaprikornus nanti dihentikan lagi guru mengambil soal dari Lomba Kompetensi Siswa atau bimbel. Guru harus menciptakan soal. Soalnya kemudian juga dibimbing semoga lebih berkualitas. Kaprikornus konteksnya untuk guru terkait USBN menyerupai itu," kata Muhadjir yang kutip dari JPNN (13/01/18).

Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan, soal USBN nantinya 10 persen berbentuk esai. Soal esai juga ditujukan untuk menaikkan secara sedikit demi sedikit standar penilaian dan standar kompetensi siswa. Sehingga para siswa bisa mempunyai kemampuan 4 C, ialah critical thinking, collaboration, communication skill, dan creativity and innovation.

Baca: Soal USBN SD, 90 % Pilihan Ganda dan 10 % Esai

Pemerintah bisa jadi akan menaikkan porsi 10 persen soal esai itu menjadi 20 persen pada tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi. Untuk jenjang SD seluruh soal dibentuk oleh sekolah menurut kisi-kisi dari Kemendikbud. Sehingga guru bisa menyiapkan soal, bukan sekadar mencari soal dari lembar kerja siswa atau forum bimbingan belajar.

”Tidak boleh guru tidak bisa membikin alat penilaian atau alat evaluasinya menjahitkan ke pihak lain. Itu berarti selama ini dipakai oleh guru yang hasil jahitan orang lain itu berarti tidak cocok dengan seharusnya,” kata Muhadjir.