 |
| "Sehingga, fungsi gotong royong dan musyawarahnya lebih besar" |
"Sehingga, fungsi gotong royong dan musyawarahnya lebih besar," kata Muhadjir yang kutip dari JPNN (28/08/16).
Badan ini kelak akan diisi bukan hanya dari perwakilan sekolah dan orang tua, namun juga perwakilan masyarakat setempat. Menurutnya, perwakilan ini bisa diwakili oleh kepala desa ataupun perwakilan ibu PKK. Karena, pada nyatanya lingkungan setempat masih berperan besar. Apalagi untuk sekolah tingkat dasar (SD).
"Jadi nantinya, orang tua, sekolah dan masyarakat bisa tolong-menolong memikirkan bagaimana cara memajukan sekolah dan menghimpun dana dari masyarakat. sehingga, jika ada anak yang tidak bisa bisa segera disantuni dan yang bisa menyantuni," kata Mendikbud.
Badan gotong royong sekolah juga akan dilengkapi oleh perwakilan pihak Puskesma yang bertugas untuk membantu mengatur lingkungan sekolah biar selalu sehat. Sehingga, kesehatan sekolah tidak jadi tanggung jawab guru semata namun juga pihak Puskesmas. Wacana ini sudah dikomunikasikan dengan Menteri Kesehatan.
Baca juga: Program "Full Day School" Tetap Jalan
Pelibatan pihak lingkungan sekolah untuk pengembangan sekolah ini sangat potensial. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menyampaikan banyak laba yang bisa diambil untuk sekolah maupun pendidikan anak. Salah satu misalnya terkait dana desa yang sedang getol digelontorkan pemerintah.
"Kalau kepala sekolahnya lincah, bisa berkoordinasi dengan kepala desa biar dana desa juga bisa dipakai untuk pendidikan di desa tersebut. saling gotong royong untuk kepentingan bersama," kata dalam program kongres Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) di Jakarta (27/8).
